Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1956

Perubahan Berdrijfsreglementeringsverordening Textiel Bedrijven 1940

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956

Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1956

Mengubah Daftar Lampiran A dari Pgpns Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1956

Dewan Ekonomi dan Perencanaan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1956

Pengubahan dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (staatsblad 1932 No. 517)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1956

Penetapan Kota Bandung Sebagai Tempat Rapat Contituante

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1956

Perubahan dan Tambahan Indische Tariefwet (staatsblad 1942 No. 487)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1956

Perubahan Scheepuaartverordening 1936

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956

Ersetujuan Konpensi Organisasi Internasional No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1956

Penyerahan Premi Kepada Pegawai yang Pekerjaannya Langsung dengan Pajak yang Dipungut Oleh Jawatan Pajak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1956

Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1956

Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1956

Pengubahan Aturan Bea Meterai 1921 (�zegelverordening 1921�)

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1956

Mengganti Peraturan Penghapusan Uang Uang Dicuri, Digelapkan, Hilang dari Perhitungan Bendaharawan yang Bersangkutan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1956

Penetapan �undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (lembaran-negara Tahun 1955 No. 18) Tentang Larangan untuk Mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-alat Pembayaran yang Sah� Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1956

Perubahan Peraturan Penghapusan Barang Busuk, Rusak, Dicuri Hilang dari Perhitungan Bendaharawan yang Bersangkutan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1956

Penetapan �undang-undang Darurat Tentang Penggantian Kerugian Anggota-anggota Senat Republik Indonesia Serikat� (undang-undang Darurat No. 30 Tahun 1950) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1956

Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Para Menteri

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1956

Pengadilan dan Acara Pidana Khusus untuk Anggota Konstituante