UUDRT 1951

---

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951

Perubahan dan Penambahan Ordonansi Pajak Peralihan Tahun 1944

UUDRT 1951

---

Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1951

Perubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk

UUDRT 1951

---

Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1951

Memperpanjang Waktu Berlakunya Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141)

UUDRT 1951

---

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1951

Penetapan Berlakunya Undang-undang Darurat Nr. 19 Tahun 1950, Mengenai Pemberian Pensiun dan Onderstand Kepada Anggauta Angkatan Laut dan Angkatan Udara

UUDRT 1951

---

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951

Perubahan Quotrechtenordonnantiequot Staatsblad 1882 No 240 Jo Staatsblad 1931 No 47

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1951

Pembubaran Perutusan Republik Indonesia ke Konperensi Kedua Uni Indonesia-nederland di Negara Belanda

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1951

Pembubaran Delegasi Indonesia dalam Perundingan Masalah Irian Barat dengan Pemerintah Kerajaan Belanda

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1951

Pemberian Gaji Kepada Ir. Putu Hena Sebagai Direktur Jenderal Pekerjaan Umum

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1951

Pengangkatan Abdul Hakim Sebagai Gubernur Sumatera Utara

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1951

Pengangkatan Mr. Sumarman Sebagai Sekretaris Jenderal Departemen dalam Negeri

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1951

Penempatan D.p. Tuyn Sebagai Kepala Kantor Akuntan Pajak di Negeri Belanda

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1951

Pengangkatan Mr. Surjotjokro dari Jaksa Tinggi Tingkat I Pengadilan Negeri Surabaya Menjadi Ketua Pengadilan Tinggi di Makasar

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1951

Persetujuan dan Turut Serta Republik Indonesia dalam Protokol Tertanggal 19 Nopember 1948

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1951

Pengangkatan Suroso Sebagai Gubernur Diperbantukan Pada Kementerian dalam Negeri

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1951

Pengangkatan Dr. F. Lumban Tobing Sebagai Gubernur Tapanuli/sumatera Timur dan Teungku M. Daoed Beureueh Sebagai Gubernur Aceh

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1951

Pengangkatan Drs. Hermen Kartowisastro Sebagai Pegawai Tinggi Diperbantukan Kepada Menteri Perdagangan dan Perindustrian

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1951

Pembentukan Panitia Khusus

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1951

Perpanjangan Mandat Kepada Harsono Reksoatmodjo

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1951

Perpanjangan Waktu Turut Sertanya Natadiningrat Pada Konperensi General Agreement On Tariffs and Trade

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1951

Pengangkatan Mr. Besar Martokusumo Sebagai Sekretaris Jenderal Kehakiman