Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2011

Penugasan Kepada Menteri Keuangan untuk Melakukan Penanganan Permohonan Arbitrase Hesham Al-warraq di Bawah Organisasi Konferensi Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2011

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Development Bank

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM89/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010

Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010

Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010

Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008

Pengesahan Statute of The International Institute For The Unification of Private Law (statuta Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Perseroan Terbatas

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1999

Pengesahan Protocol of 1992 to Amend The International Convention On Civil Liabilitiy For Oil Pollution Damage, 1969 (protokol 1992 Tentang Perubahan Terhadap Konvensi Internasional Tentang Tanggungjawab Perdata untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak,1969)

Keputusan Presiden Nomor KEPPRES52/1999 Tahun 1999

Pengesahan Protocol of 1992 to Amend The International Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage, 1969 (protokol 1992 Tentang Perubahan Terhadap Konvensi Internasional Tentang Tanggungjawab Perdata untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 19

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999

Penjualan Saham Milik Negara Ri Pada Pt Telekomunikasi Indonesia Tbk

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995

Usaha Kecil

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992

Usaha Perasuransian

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1992

Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Islamic Development Bank (idb)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Telekomunikasi Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1986

Obligasi Perusahaan Umum Telekomunikasi