41 Peraturan ditemukan

PP 1985

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985

Pokok-pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri

Pendidikan & Kebudayaan Perdata dan Islam 

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 Tentang Pencabutan Pp 33-1985 Tentang Pokok-pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 Tentang Pencabutan Pp 33-1985 Tentang Pokok-pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PP 1950

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950

Perguruan Tinggi Agama Islam

Pendidikan & Kebudayaan Perdata dan Islam 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PERPRES 2022

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022

Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara

Perdata Administrasi Kepemerintahan Pertanahan 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PERMEN 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.08/2015 Tahun 2015

Penerbitan dan Penjualan surat Berharga Syariah Negara Tabungan

Keuangan & Perbankan Perdata dan Islam 

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.08/2018 Tahun 2018 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik

  • Dokumen :
  • Kementerian Keuangan
PERMEN 2014

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor Pm.53/hm.001/mpek/2013 Tentang Standar Usaha Hotel

Perdata Pariwisata 
  • Dokumen :
  • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  • Dokumen :
  • Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PERMEN 2013

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013

Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Perdata dan Islam 
  • Dokumen :
  • Kementerian Agama
PERMEN 2010

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM89/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010

Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata

Perdata Pelayanan Publik Administrasi Kepemerintahan Perizinan 
  • Dokumen :
  • Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
PERMEN 2010

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010

Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata

Perdata Perdata dan Islam Penegakan Hukum & Profesi Hukum 
  • Dokumen :
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia