Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2008

Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, Serta Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Departemen Pertahanan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006

Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (konvensi Pbb Menentang Korupsi, 2003)

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006

Hak Keuangan Kedudukan Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2006

Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Sekretaris Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005

Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005

Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004

Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Perubahan Uu 31-1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000

Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980

Tindak Pidana Suap

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tidak Berlaku