Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2021

Pengesahan First Protocol to Amend The Agreement On Comprehensive Economic Partnership Among Member States of The Association of Southeast Asian Nations and Japan (protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Tentang Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Jepang)

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021

Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 Tahun 2020

Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2019

Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Timur

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015

Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015

Badan Ekonomi Kreatif

Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2015

Pengesahan Agreement Establishing Asean Macroeconomic Research Office Persetujuan Pembentukan Kantor Kajian Ekonomi Makro Asean

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 19 Tahun 2014

Standar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 03/PER/M.KUKM/VII/2014 Tahun 2014

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/per/m.kukm/xi/2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2014 Tahun 2014

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (perum) Damri

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura I

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014

Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014

Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Riset dan Teknologi

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014

Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014

Penetapan Pt Indonesia Asahan Aluminium Sebagai Perusahaan Perseroan (persero) Pt Indonesia Asahan Aluminium

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014

Kawasan Ekonomi Khusus Palu