Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pos Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999

Penyelenggaraan Transmigrasi

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1999

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pengerukan Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Bank Pembangunan Daerah di Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tengara Barat, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Pt Bank Lippo Tbk, dan Pt Bank Sembada Artanugroho dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999

Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999

Pengusahaan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1999

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pengembangan Keuangan Koperasi

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999

Perubahan Pp 5-1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1999

Penjualan Saham Negara Ri Pada Pt Indofood Tbk

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1999

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Amarta Karya

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999

Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1999

Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman di Bidang Pengadilan Niaga

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999

Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999

Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999

Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati Ii Kendari, Kolaka, dan Buton dalam Wilayah Provinsi Dati I Sulawesi Tenggara