Keputusan Presiden Nomor 308 Tahun 1955

Penolakan Banding Trayek Perusahaan Truk “swie Lien”

Keputusan Presiden Nomor 309 Tahun 1955

Penolakan Banding Trayek Perusahaan Truk “jack O.s.l.”

Keputusan Presiden Nomor 310 Tahun 1955

Penolakan Banding Trayek Perusahaan Truk “poo Swie Kalimas N.v.”

Keputusan Presiden Nomor 311 Tahun 1955

Penolakan Banding Trayek Perusahaan Truk “bintang Timur”

Keputusan Presiden Nomor 312 Tahun 1955

Penolakan Banding Trayek Perusahaan Truk “gajah Mada”

Keputusan Presiden Nomor 313 Tahun 1955

Pembebanan Penggantian Uang Sebesar Rp 3.574 Kepada Aguscik Bin Kiagus Nanguning

Keputusan Presiden Nomor 314 Tahun 1955

Pengesahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara

Keputusan Presiden Nomor 315 Tahun 1955

Pemberian Pembebasan dari Penaginan Uang Rp 2.800 dari Mr. Mahadi

Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1955

Penunjukan Menteri Keuangan Sebagai Pembesar yang Diberi Kuasa untuk Mengeluarkan Potongan Alimentasi Pembayaran Pensiun

Keputusan Presiden Nomor 317 Tahun 1955

Pengangkatan Ketua dan Anggota Panitia Pemeriksaan

Keputusan Presiden Nomor 318 Tahun 1955

Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Jakarta, Bandung, Pekalongan, Semarang, dan Yogyakarta

Keputusan Presiden Nomor 319 Tahun 1955

Jaminan Oleh Pemerintah untuk Membayar Bunga dan Pelunasan Uang dari Pinjaman Uang Oleh Bank Industri

Keputusan Presiden Nomor 320 Tahun 1955

Pemberhentian dan Pengangkatan Sebagai Tenaga Perbantuan Pada Majelis Pertimbangan Pajak

Keputusan Presiden Nomor 321 Tahun 1955

Pembebanan Penggantian Uang Sebesar Rp 8.990,10 Kepada Karsimin Picun

Keputusan Presiden Nomor 322 Tahun 1955

Pemberhentian Letnan Kolonel Dr. Imam Brp 17031 Sebagai Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Tinggi di Surabaya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1955

Penetapan "undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1954 (lembaran-negara No.5 Tahun 1954) Tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayar yang Syah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan" Sebagai Undang-undang)

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1955

Pengawasan Terhadap Urusan Kredit

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1955

Pengubahan dan Tambahan Ordonansi Bea-statistik)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1955

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1952 (lembaran-negara No. 72 Tahun 1952), Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1955

Pengubahan dan Tambahan Ordonansi Bea-keluar-umum 1949)