Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1956

Pemberian Tunjangan Khusus Para Jaksa Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956

Pembatalan Hubungan Indonesia-nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1956

Perubahan Berdrijfsreglementeringsverordening Textiel Bedrijven 1940

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956

Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1956

Mengubah Daftar Lampiran A dari Pgpns Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1956

Dewan Ekonomi dan Perencanaan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1956

Pengubahan dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (staatsblad 1932 No. 517)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1956

Penetapan Kota Bandung Sebagai Tempat Rapat Contituante

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1956

Perubahan dan Tambahan Indische Tariefwet (staatsblad 1942 No. 487)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1956

Perubahan Scheepuaartverordening 1936

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956

Ersetujuan Konpensi Organisasi Internasional No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1956

Penyerahan Premi Kepada Pegawai yang Pekerjaannya Langsung dengan Pajak yang Dipungut Oleh Jawatan Pajak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1956

Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1956

Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1956

Pengubahan Aturan Bea Meterai 1921 (�zegelverordening 1921�)

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1956

Mengganti Peraturan Penghapusan Uang Uang Dicuri, Digelapkan, Hilang dari Perhitungan Bendaharawan yang Bersangkutan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1956

Penetapan �undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (lembaran-negara Tahun 1955 No. 18) Tentang Larangan untuk Mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-alat Pembayaran yang Sah� Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1956

Perubahan Peraturan Penghapusan Barang Busuk, Rusak, Dicuri Hilang dari Perhitungan Bendaharawan yang Bersangkutan