Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekretariat Daerah

Keputusan Presiden Nomor 224 Tahun 1960

Pemberian Kuasa untuk Menyimpang dari Syarat-syarat yang Tercantum Pada Pasal 2 "zeebrieven Enscheepspassenbesluit 1934" (staatsblad 1934 Nomor 78 Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah Terakhir dengan Staatsblad 1937 Nomor 629)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1960

Pembentukan Komando untuk Gerakan Serentak Penambahan Produksi Bahan Makanan

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1960

Badan Penggerak Koperasi

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1960

Pendirian Koperasi

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1960

Retooling Aparatur Negara

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1960

Retooling Aparatur Negara

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1960

Pegawai Penghubung Pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960

Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960

Penambahan Uu Drt 7-1955 (ln 1955-27) yang Ditambah dengan Uu Drt 8-1958 (ln 1958-156) Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1960

Penentuan Perusahaan-perusahaan Pharmasi Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1960

Pemberian "uang Jasa" Kepada Bekas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

Perjanjian Bagi Hasil

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

Pergudangan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1960

Penentuan Pemborongan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1960

Nama Jabatan dan Gelar, Kedudukan, Penghasilan dan Larangan Keanggotaan Partai Politik Wakil Kepala Daerah Tingkat I

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960

Pengesahan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1955 (lembaran Negara Tahun 1955 No. 15) Tentang Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara dalam Arti "indische Bedrijvenwet" (staatsblad 1927 No. 419) Menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960

Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1960

Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi