Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1970

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Gaja Motor Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1970

Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Dividen 1959

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970

Pemberian Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970

Perubahan dan Tambahan Uu 1-1967 Tentang Penanaman Modal Asing

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1970

Pemberian Tunjangan Kerja Bagi Anggota Abri

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970

Perubahan dan Tambahan Uu 6-1968 Tentang Penanaman Modal dalam Negeri

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1970

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1967 (p.g. Abri) dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1968

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1970

Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-anggota/ pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-royong

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970

Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1970

Pemberian Tunjangan Kerja Kepada Menteri Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1970

Pemberian Tunjangan Kerja Kepada Pejabat Lembaga-lembaga Negara Tertinggi Termaksud Ayat (1) S/d (3) Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970

Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1970

Perpanjangan Batas Waktu Penyesuaian Perseroan Terbatas Sebagaimana Dimaksud dalam Ayat 2 Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1970

Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1968

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1970

Dewan Pers

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970

Pembentukan Perusahaan Umum "otorita Jatiluhur"

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970

Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1970

Penetapan Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1954 (lembaran-negara Tahun 1954 No. 147) Tentang Perubahan "krosok Ordonnantie 1937" (staatsblad Tahun 1937 No. 604) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1970

Penetapan Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1957 Tentang Penambahan Undang-undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (lembaran-negara Tahun 1957 No. 76), Sebagai Undang-undang