Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999

Perubahan Uu 14-1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1999

Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Bank Pembangunan Daerah di Aceh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Dki Jakarta, Bank Pembanguna Daerah Jawa Tengah, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Maluku, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999

Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1999

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Istaka Karya

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999

Hubungan Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1999

Penyertaan Modal Negara Ri untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) di Bidang Perbankan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

Pengelolaan Zakat

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999

Penyertaan Modal Negara Ri untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pakarya Industri

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Pers

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura I

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999

Pengendalian Pencemaran Udara

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999

Pembentukan dan Penataan Beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati Ii Maluku Utara dalam Wilayah Propinsi Dati I Maluku

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

Perubahan Uu 8-1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999

Pembentukan 13 (tiga Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati Ii Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba, Samosir, Labuhan Batu, dan Langkat, dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999

Pembentukan 5 (lima) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati Ii Aceh Timur dan Aceh Utara dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh