Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tidak Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016

Komite Ekonomi dan Industri Nasional

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016

Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan Atau di Daerah-daerah Tertentu

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 150000

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undangundang

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Infrastructure Investment Bank

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016

Dosen dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016

Pengampunan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016

Pelayanan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016

Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupatenkota

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016

Perubahan Atas Undangundang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016

Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2016

Pengesahan Ltigtasean Multilateral Agreement On The Full Liberalisation of Passenger Air Servicesltigt Persetujuan Multilateral Asean Mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penumpang Ltigtprotocol 1 On Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights Between Any Asean Citiesltigt Protokol 1 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas Antara Kotakota di Asean dan Ltigtprotocol 2 On Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights Between Any Asean Citiesltigt Protokol 2 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas Antara Kotakota di Asean

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

Paten

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016

Perusahaan Umum Perum Bulog

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2016

Pengesahan Air Transport Agreement Between The Governments of The Member States of The Association of Southeast Asian nations and The Government of The People's Republic of China (persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Negara-negara anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok) Beserta Protocol 1 On Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights Between Any Points In Contracting Parties (protokol 1 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas Antara Setiap Titik di Para Pihak)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016

Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman