Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1947

Permohonan Grasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947

Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1947

Pemerintahan Sumatera

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1947

Naturalisasi Frans Matheas Hesse

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1947

Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1947

Pencabutan Pasal 31 ke Ii No.8 dari Aturan Bea Meterai 1921 (stbl. 1921 No. 498)

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1947

Peraturan Sumpah Jabatan Hakim, Jaksa Panitera Serta Panitera-pengganti Pada Pengadilan Tentara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1947

Mengubah Ordonansi Pajak Potong 1936, Stbl. 1936, No. 671

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947

Mengurus Barang-barang yang Dirampas dan Barang-barang Bukti

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1947

Menetapkan "pajak Radio" Atas Semua Pesawat Penerimaan Radio

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1947

Peraturan Badan Exploitasi Tambang Negara

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1947

Penetapan Tarip Pajak Pendapatan, Pajak Upah dan Tambahan Pokok Pajak Tahun Pajak 1947/1948

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1947

Ongkos Jalan untuk Pegawai Negeri, yang Melaksanakan Perjalanan Dinas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947

Pemungutan Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1947

Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Pegawai Negeri Serta Janda dan Anak Piatunya

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1947

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1947

Penyelenggaraan Tata Usaha Keuangan di Tiap-tiap Kementerian

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947

Pembentukan Haminte-kota Surakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1947

Instruksi untuk Walikota di Seluruh Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947

Pembentukan Haminte-kota Yogyakarta