Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 1973

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 1973

Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Serta Syarat-sayarat untuk Jabatan Sekretaris Daerah Propinsi Irian Jaya

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 1973

Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973

Landas Kontinen Indonesia

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1973

Penambahan Modal Perusahaan Negara "pelayaran Nasional Indonesia" dan Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1973

Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perubahan Pasal Vi Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1973

Perobahan dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1969 Tentang Pembebanan Atas Impor

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1973

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1973

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Pengusahaan Bonded Warehouse

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1973

Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1972/1973

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1973

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Perusahaan Perseroan Terbatas "perusahaan Hotel dan Tourist Nasional" ("natour Ltd")

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973

Badan Pemeriksa Keuangan

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973

Perobahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973

Perjanjian Antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-garis Batas Tertentu Antara Indonesia dan Papua New Guinea

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1973

Pemberian Tambahan Bantuan Tunjangan Bagi Para Penerima Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973

Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973

Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1973

Penyertaan Negara Republik Indonesia dalam Modal Saham Perseroan Terbatas "unelec Indonesia P.t." ("unindo P.t.")

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara "pelayaran Nasional Indonesia" Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1973

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Asuransi Kerugian

Tidak Berlaku