Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007

Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007

Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang di Provinsi Sulawesi Utara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Ri dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Vietnam Concerning The Delimitation of The Continental Shelf Boundary, 2003)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Ri dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan dan Keamanan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007

Penyelenggara Pemilihan Umum

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007

Perkeretaapian