Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2010

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2010

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2010

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Pt Bahana Usaha Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2010

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Uang Kehormatan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2010

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Persero (persero) Pt Penjamin Infrastruktur Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2010

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah Agung

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2010

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Persero (persero) Pt Angkasa Pura Ii

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga (pka K/l)

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010

Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010

Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olah Raga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2009

Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2009

Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Bunaken Tahun 2009

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2009

Perubahan Kedua Keppres 84-2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009

Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2009

Perubahan Keppres 20-2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009

Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2009

Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 Sebagai Hari Libur Nasional