PP 2021

---

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021

Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

Aparatur Negara Keuangan Penegakan Hukum & Profesi Hukum 

PERPRES 2021

---

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021

Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren

APBN Badan Hukum & Badan Usaha Keuangan 

PP 2021

---

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2021

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara

Modal dan Saham BUMN Badan Hukum & Badan Usaha 

PERPRES 2021

---

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021

Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik

Administrasi Kepemerintahan Kependudukan Pelayanan Publik 

PP 2021

---

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2021

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pal Indonesia

Badan Hukum & Badan Usaha BUMN Modal dan Saham 

PERPRES 2021

---

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2021

Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-gili Tramena Tahun 2020-2044

Pariwisata Pemda Kesejahteraan Rakyat 

PP 2021

---

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sumber Daya Air & Kelautan Aparatur Negara Keuangan PNBP 

PERPRES 2021

---

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022

Administrasi Kepemerintahan 

PP 2021

---

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021

Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai

Keuangan Petunjuk Pelaksanaan & Tata Kerja 

PERPRES 2021

---

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021

Desain Besar Olahraga Nasional

PP 2021

---

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Pendidikan & Kebudayaan 

PERPRES 2021

---

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021

Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

Pembangunan Pemda 

PP 2021

---

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2021

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kawasan Industri Wijayakusuma

Modal dan Saham BUMN Badan Hukum & Badan Usaha 

PERPRES 2021

---

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021

Strategi Nasional Kelanjutsiaan

Konstitusional & Tata Negara 

PP 2021

---

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Nindya Karya

BUMN Badan Hukum & Badan Usaha Modal dan Saham 

PERPRES 2021

---

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Pelayanan Publik 

PP 2021

---

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2021

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multigriya Finansial

BUMN Badan Hukum & Badan Usaha Modal dan Saham 

PERPRES 2021

---

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2021

Pengesahan Persetujuan Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik (preferential Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Mozambique)

Hukum Internasional Perdagangan & Industri 

PP 2021

---

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Pajak Keuangan 

PERPRES 2021

---

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2021

Pengesahan First Protocol to Amend The Agreement On Comprehensive Economic Partnership Among Member States of The Association of Southeast Asian Nations and Japan (protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Tentang Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Jepang)

Ekonomi Hukum Internasional