Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020 Tentang jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2020

Standar Industri Hijau untuk Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Keramik

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.03/2020 Tahun 2020

Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2020

Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Penanganan Perubahan Iklim Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020

Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2020-2024

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 /PMK.07/2020 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/pmk.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2020

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pemasukan Alat Kesehatan Melalui Mekanisme Jalur Khusus (special Access Scheme)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2020

Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2020

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Alat Pemeliharaan Tanaman-sprayer Gendong Semi Otomatis dan Alat Pemeliharaan Tanaman-sprayer Gendong Elektrik Secara Wajib

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020

Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2020

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Sekretariat Negara Nomor 4 Tahun 2020

Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Rombongan yang Diikutsertakan Pada Perjalanan Dinas Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020

Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/permen-kp/2014 Tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Pelaksanaan Kebijakan Penghentian Sementara (moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap, Alih Muatan (transhipment) di Laut, dan Penggunaan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (abk) Asing

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2020

Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak

Tidak Berlaku