Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1971

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan Xi Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1971

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Bahtera Adhiguna Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1971

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Dirga Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1971

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Pantja Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1971

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Cipta Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1971

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1971

Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Wijaya Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (persero

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1971

Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Adhi Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1971

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Intirub Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1971

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Urusan Mekanisasi (p.n.p.r. Daya Yasa) Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971

Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971

Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial A.b.r.i.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1971

Perobahan Ayat (5) Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.209 Tahun 1961 (lembaran-negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 250; Tambahan Lembaran-negara Republik Indonesia No. 2294)

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1971

Pembubaran Perusahaan Negara "kumala Karya"

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1971

Tata Cara Pengambilan Sumpah/janji Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971

Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada P.t. "indonesian Satellite Corporation" (p.t. "indosat")

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971

Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1971

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Aduma Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1971

Perbaikan Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Pemegang Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang Pertama