UUDRT 1959

---

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1959

Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah

UUDRT 1959

---

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1959

Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda

UUDRT 1959

---

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959

Pengeluaran Pinjaman Obligasi Berhadian Tahun 1959

UUDRT 1959

---

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959

Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan

UUDRT 1959

---

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959

Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia

UUDRT 1959

---

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1959

Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera

UUDRT 1959

---

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1959

Pembentukan Pengadilan Tinggi di Jawa Tengah di Semarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makassar

PENPRES 1959

---

Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1959

Dewan Perwakilan Rakyat

PENPRES 1959

---

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

PENPRES 1959

---

Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959

Dewan Pertimbangan Agung Sementara

PENPRES 1959

---

Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1959

Menyesuaikan Undang-undang No. 80 Tahun 1958 Tentang Dewan Perancang Nasional

PENPRES 1959

---

Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959

Wewenang Jaksa Agung/jaksa Tentara Agung dan Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak-pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang-pangan

PENPRES 1959

---

Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959

Pemerintah Daerah

PENPRES 1959

---

Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959

Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian

KEPPRES 1959

---

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959

Kembali Kepada Undang-undang Dasar 1945

KEPPRES 1959

---

Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 1959

Penetapan Sementara Peraturan Preseance

KEPPRES 1959

---

Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 1959

Pemberian Amnesti dan Abolisi

KEPPRES 1959

---

Keputusan Presiden Nomor 303 Tahun 1959

Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Orang-orang yang Tersangkut dengan Pemberontakan D.i./t.i.i. Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, yang Telah Melaporkan dan Menyediakan Diri Kepada Negara Dihadapan Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan Sebelum Ditetap

INPRES 1959

---

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1959

Pembentukan Komando untuk Gerakan Serentak Penambah Produksi Bahan Makanan

UU 1959

---

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1959

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante