Peraturan Badan SAR Nasional Nomor PK.08 Tahun 2014
Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik (lpse) di Lingkungan Badan Sar Nasional
Administrasi Kepemerintahan Pelayanan Publik Petunjuk Pelaksanaan & Tata Kerja- Dokumen :
-
Badan SAR Nasional
Peraturan Badan SAR Nasional Nomor PK.09 Tahun 2014
Pakta Integritas di Lingkungan Badan Sar Nasional
Organisasi Kelembagaan & Profesi Pengawasan & Pengendalian- Dokumen :
-
Badan SAR Nasional
Peraturan Badan SAR Nasional Nomor PK.12 Tahun 2014
Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Sar Nasional
Pengawasan & Pengendalian Petunjuk Pelaksanaan & Tata Kerja- Dokumen :
-
Badan SAR Nasional
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014
Pedoman Penyusunan Rancana Umum Energi Nasional
Energi Migas & Tambang- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014
Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir
Energi Migas & Tambang- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014
Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi
Administrasi Kepemerintahan- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2014
Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian
Administrasi Kepemerintahan- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial
Geospasial- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014
Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang
Ekonomi Perdagangan & Industri Lembaga Penjaminan- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014
Susunan, Kedudukan, dan Tata Kerja Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
Administrasi KepemerintahanPeraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat