Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2021
Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi
Administrasi Kepemerintahan Jabatan Fungsional- Dokumen :
-
Badan Standardisasi Nasional
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Administrasi Kepemerintahan- Dokumen :
-
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2021
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan
Administrasi Kepemerintahan Organisasi Kelembagaan & Profesi manajemen pegawai- Dokumen :
-
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021
Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia
Administrasi Kepemerintahan Lembaga Keuangan- Dokumen :
-
Badan Wakaf Indonesia
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2021
Pembentukan Karakter Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan
Administrasi Kepemerintahan Aparatur Negara- Dokumen :
-
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2021
Wilayah Pencarian dan Pertolongan Indonesia
Administrasi Kepemerintahan Tata Ruang- Dokumen :
-
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2021
Tata Cara Pemberian Persetujuan Pengolahan Data Geospasial dan Informasi Geospasial di Luar Negeri
Administrasi Kepemerintahan- Dokumen :
-
Badan Informasi Geospasial
Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 5 Tahun 2021
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Badan Tenaga Nuklir Nasional
Administrasi Kepemerintahan- Dokumen :
-
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021
Pedoman Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
Administrasi Kepemerintahan Aparatur Negara- Dokumen :
-
Badan Kepegawaian Negara
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-8/MBU/05/2021 Tahun 2021
Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Administrasi Kepemerintahan- Dokumen :
-
Kementerian Badan Usaha Milik Negara