Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor Sk.06/a/ot/vi/2004/01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
| Jenis/Bentuk Peraturan | PERATURAN MENTERI |
|---|---|
| Pemrakarsa | KEMENTERIAN LUAR NEGERI |
| Nomor | 4 |
| Tahun | 2021 |
| Tentang | PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan Tanggal | 07 Mei 2021 |
| Pejabat yang Menetapkan | |
| Status | Berlaku |
| Dokumen Peraturan |  |
| Jumlah dilihat | 5128 |
| Jumlah diDownload | 358 |
| Tahun Pengundangan | 2021 |
|---|---|
| Nomor Pengundangan | 514 |
| Nomor Tambahan | |
| Tanggal Pengundangan | 18 Mei 2021 |
| Pejabat Pengundangan | WIDODO EKATJAHJANA |
Hubungan Antar Peraturan
Dasar Hukum
- Tentang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (vienna Convention On Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (vienna Convention On Consular Relation and Optional Protocol to The Vienna Convention On Consular Relation Concerning Acquisition of Nationality,1963)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (convention On Special Mission, New York, 1969)
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
- Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Ri di Luar Negeri
- Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Pembukaan Perutusan Tetap Untuk Republik Indonesia dalam Association of Southeast Asia Nation (asean) di Jakarta
- Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Untuk Negara Republik Kazakhstan, Negara Republik Azerbaijan, Negara Kerajaan Bahrain, Negara Kesultanan Oman, Negara Republik Mozambique, Negara Republik Panama, Negara Republik Kroasia, dan Pembukaan Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Malaysia
- Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Peningkatan Konsulat Republik Indonesia di Perth, Australia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Turki
- Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok
- Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Untuk Negara Republik Kamerun
- Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 Tentang Kementerian Luar Negeri
- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri