Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 41 Tahun 2014

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pusat Statistik

Peraturan Kejaksaan Agung Nomor PER-001/A/JA/01/2014 Tahun 2014

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2014

Jadwal Retensi Arsip Substantif Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Tidak Berlaku

Peraturan Badan SAR Nasional Nomor PK.08 Tahun 2014

Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik (lpse) di Lingkungan Badan Sar Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014

Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2014

Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014

Susunan, Kedudukan, dan Tata Kerja Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan

Tidak Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014

Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014

Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negaraa

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014

Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional

Tidak Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi, dan Dprd Kabupaten/kota, Serta Pelaksanaan Cut

Tidak Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014

Kawasan Ekonomi Khusus Palu

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa