Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2014

Batas Daerah Kabupaten Pacitan dengan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur

Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014

Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013

Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Lembaga Adat

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Peraturan Daerah Kota Subulussalam Nomor 20 Tahun 2010

Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kota Subulussalam.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 7 Tahun 2009

Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Sumber Pendapatan Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan dan Penataan Kawasan Perdesaan.

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2009

Perlindungan Hak-hak Adat dan Budaya Masyarakat Adat Kesultanan Ternate.

Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2008

Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008

Peradilan Adat di Papua

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008

Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat hukum Adat Atas Tanah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999

Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997

Ketransmigrasian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966

Hygiene

Tidak Berlaku