Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
| Jenis/Bentuk Peraturan | UNDANG-UNDANG |
|---|---|
| Pemrakarsa | PEMERINTAH PUSAT |
| Nomor | 18 |
| Tahun | 2001 |
| Tentang | OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan Tanggal | 09 Agustus 2001 |
| Pejabat yang Menetapkan | MEGAWATI SOEKARNOPUTRI |
| Status | Berlaku |
| Dokumen Peraturan |  |
| Jumlah dilihat | 10236 |
| Jumlah diDownload | 458 |
| Tahun Pengundangan | 2001 |
|---|---|
| Nomor Pengundangan | 114 |
| Nomor Tambahan | 4134 |
| Tanggal Pengundangan | 09 Agustus 2001 |
| Pejabat Pengundangan |
Hubungan Antar Peraturan
Dicabut Oleh :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Dasar Hukum
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 Tahun 1999 Tentang Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Oenyelenggaraan Otonomi Daerah
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Laporan Tahunan Lembaga Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Ri Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh