Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
| Jenis/Bentuk Peraturan | UNDANG-UNDANG |
|---|---|
| Pemrakarsa | PEMERINTAH PUSAT |
| Nomor | 21 |
| Tahun | 2001 |
| Tentang | OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan Tanggal | 21 November 2001 |
| Pejabat yang Menetapkan | MEGAWATI SOEKARNOPUTRI |
| Status | Berlaku |
| Dokumen Peraturan |  |
| Jumlah dilihat | 5891 |
| Jumlah diDownload | 645 |
| Tahun Pengundangan | 2001 |
|---|---|
| Nomor Pengundangan | 135 |
| Nomor Tambahan | 4151 |
| Tanggal Pengundangan | 21 November 2001 |
| Pejabat Pengundangan |
Hubungan Antar Peraturan
Diubah Oleh :
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Perpu 1-2008 Tentang Perubahan Uu 21-2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Uu
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Uu 21-2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Dasar Hukum
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah;pengaturan,pembagian,dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang Berkeadilan;serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 Tahun 1999 Tentang Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Oenyelenggaraan Otonomi Daerah
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Laporan Tahunan Lembaga Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Ri Tahun 2000
- Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1962 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia