Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1956

Mengadakan Jabatan Sekretaris di Kementerian Pekerjaan Umum & Tenaga dan Kementerian Perburuhan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1956

Pembubaran Komisariat Urusan Daerah-daerah Otonom

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1956

Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud dalam Pasal 11 "krosok Ordonnantie 1937" (lembaran-negara 1937 No. 604) untuk Tahun 1956

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1956

Pembebasan Pegawai Negeri dari Kewajibannya untuk Membantu Pusat Organisasi Serikat Sekerja

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1956

Pernyataan Berlakunya Peraturan "ordonnantie Aetherische Olien" (lembaran-negara Tahun 1937 No. 601) dan "verordening Aetherische Olien" (lembaran-negara Tahun 1937 No. 605) untuk Minyak Kayu Putih

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1956

Urusan Pembelian Minyak Kayu Putih

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1956

Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementerian Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1956

Perubahan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1952 Mengenai Penghasilan dan Usaha Pegawai Negeri dalam Lapangan Partikelir (lembaran-negara Tahun 1952 No. 17)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1956

Perjalanan Luar Negeri Tenaga Bangsa Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1956

Pemberian Tunjangan Jabatan Kepada Para Hakim Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1956

Dewan dan Majelis Perniagaan dan Perusahaan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1956

Pemberian Tunjangan Khusus Para Jaksa Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1956

Perubahan Berdrijfsreglementeringsverordening Textiel Bedrijven 1940

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1956

Mengubah Daftar Lampiran A dari Pgpns Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1956

Dewan Ekonomi dan Perencanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1956

Penetapan Kota Bandung Sebagai Tempat Rapat Contituante

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1956

Perubahan Scheepuaartverordening 1936

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1956

Penyerahan Premi Kepada Pegawai yang Pekerjaannya Langsung dengan Pajak yang Dipungut Oleh Jawatan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1956

Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1956

Mengganti Peraturan Penghapusan Uang Uang Dicuri, Digelapkan, Hilang dari Perhitungan Bendaharawan yang Bersangkutan