Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2017

Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Arsiparis

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2017

Pedoman Penyusunan Kode Etik Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2017 Tahun 2017

Perlakuan Akuntansi Atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Peraturan Badan Meteorologi,Klimatologi,dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2017

Kebijakan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Informasi Cuaca untuk Penerbangan Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2017 Tahun 2017

Dana Investasi Multi Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Peraturan Badan SAR Nasional Nomor PK.5 Tahun 2017

Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan di Lingkungan Badan Sar Nasional

Peraturan Badan SAR Nasional Nomor PK3 Tahun 2017

Tata Kelola Sistem Informasi di Lingkungan Badan Sar Nasional

Peraturan Badan SAR Nasional Nomor PK4 Tahun 2017

Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan

Peraturan Badan Meteorologi,Klimatologi,dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor Kep.08 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (pns) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 Tahun 2017

Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun

Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2017

Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Penyesuaian/inpassing

Peraturan Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2017

Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017

Penetapan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/jasa

Tidak Berlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2017

Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Pangan

Tidak Berlaku

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2017

Standar Kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2017

Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2017

Kewenangan dan Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Pelaksana

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2017

Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia

Tidak Berlaku

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2017

Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2017

Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip/izin Investasi Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika