Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawasan Pemilu Lapangan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2010

Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010

Pedoman Pengawasan Pergerakan Kotak Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2010

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2010

Pelimpahan Wewenang Pemberian Pendaftaran Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2010

Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2010

Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2011

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2010

Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2010

Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2010

Penyelenggaraan Rapat

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010

Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010

Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2010

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional

Tidak Berlaku

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2010

Pembentukan Wadah Peran Serta Masyarakat

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010

Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2010

Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010

Pengelolaan dan Pemeliharaan Kesehatan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia