Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969

Pernyataan Tidak Berlakunya Uu 2-1958 Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Ri dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1969

Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada Pt. Pacific Nikkel Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969

Pernyataan Berbagai Penpres dan Perpres Sebagai Uu

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969

Pelaksanaan Undang-undang No 10 Tahun 1968 (lembaran Negara Ri Tahun 1968 No 54; Tambahan Lembaran Negara No 2861) Tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969

Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Uu dan Perpu

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969

Pembebanan Atas Impor

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969

Penetapan Berbagai Perpu Menjadi Uu

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969

Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian Menjadi Jawatan Pegadaian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1969

Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1968

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1969

Penunjukan Bank Umum Swasta Nasional Sebagai Bank Devisa

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969

Penetapan Perpu 1-1969 Tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi Uu

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1969

Pemakaian Isotop Radioaktip dan Radiasi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1969

Konvensi International Telecomunication Union di Montreux 1965

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1969

Pelaksanaan Persetujuan Keanggotaan Republik Indonesia Pada Bank Pembangunan Asia (asian Development Bank)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969

Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/duda Pegawai

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1969

Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965 (lembaran Negara Tahun 1965 No. 34) Tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (p.l.n.) dan Perusahaan Gas Negara (p.g.n.)

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969

Perusahaan Perseroan (persero)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1969

Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1969

Penghasilan Bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Daerah Propinsi Irian Barat