Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958

Pelaksanaan Undang-undang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir (undang-undang No. 1 Tahun 1958, Lembaran-negara No. 2 Tahun 1958)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958

Penetapan Undang-undang Darurat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (militer Sukarela) (lembaran-negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1958

Mengubah Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1954 (lembaran-negara No. 55 Tahun 1954) Tentang Hak Kekuasaan untuk Memberikan Gaji yang Tertentu

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958

Penetapan Undang-undang Darurat No. 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (lembaran-negara Tahun 1957 No. 79) Sebagai Undang-undang

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1958

Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementerian Pelayaran

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958

Penetapan Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang No. 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (lembaran-negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-undang

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1958

Pelaksanaan Pasal 31 Undang-undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (undang-undang No. 22 Tahun 1957, Lembaran-negara No. 42 Tahun 1957)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1958

Penetapan Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1954 (lembaran-negara Tahun 1954 No. 147) Tentang Perubahan "krosok Ordonnantie 1937" (staatsblad Tahun 1937 No. 604) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1958

Penempatan Semua Bank Belanda Dibawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia dan Pembentukan Badan Pengawas Bank-bank Belanda

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1958

Penetapan Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1957 Tentang Penambahan Undang-undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (lembaran-negara Tahun 1957 No. 76), Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958

Penempatan Semua Perusahaan Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1958

Perubahan Batas-batas Kotapraja Madiun dan Daerah Swatantra Tingkat Ii Madiun

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1958

Penempatan Semua Perusahaan-perusahaan Perkebunan/pertanian Milik Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1958

Penetapan Bagian I (pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1958

Badan Koordinasi Penyaluran

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1958

Penetapan Bagian Ii (kementerian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1958

Prosedur Pembelian Barang-barang Pemerintah

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1958

Penetapan Bagian Iii (kementerian dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1958

Pelaksanaan Persetujuan Pampasan Perang Antara Republik Indonesia dan Jepang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1958

Penetapan Bagian Iiia (kementerian Agraria) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955