PP 1979

---

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1979

Pengusahaan Kelistrikan

PP 1979

---

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1979

Pemberian Gaji Bulan ke Empat Belas dalam Tahun Anggaran 1979/1980 Kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

PP 1979

---

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1979

Pemberian Pensiun Tambahan dalam tahun Anggaran 1979/1980 Kepada Para Penerima pensiun/tunjangan yang Bersifat Pensiun

TAP MPR 1978

---

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 Tahun 1978

Garis Garis Besar Haluan Negara

TAP MPR 1978

---

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978 Tahun 1978

Keudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan Antar Lembaga Lembaga Tertinggi Negara

TAP MPR 1978

---

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 Tahun 1978

Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (ekaprasetia Pancakarsa)

TAP MPR 1978

---

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/1978 Tahun 1978

Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepada Presiden/mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Pengsuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional

TAP MPR 1978

---

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1978 Tahun 1978

Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

TAP MPR 1978

---

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1978 Tahun 1978

Pemilihan Umum

KEPPRES 1978

---

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1978

Kesempatan Bagi Penduduk Setempat Berpindah Kedalam Proyek Transmigrasi

KEPPRES 1978

---

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1978

Koordinasi Ditingkat Pusat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Dipropinsi Tingkat I Timor Timur(t)

KEPPRES 1978

---

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1978

Penetapan Jalan Bebas Hambatan (free Way) Jakarta - Bogor - Ciawi Menjadi Jalan Tol Jagorawi dan Besarnya Uang Tol

KEPPRES 1978

---

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1978

Mengesahkan "persetujuan Kerjasama di Bidang Peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand", yang Telah Ditandatangani di Bangkok Oleh Delegasi pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah kerajaan Thailand, Pada Tanggal 8 Ma

KEPPRES 1978

---

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1978

Mengesahkan "amandemen Terhadap Pasal 24 dan Pasal 25 konstitusi World Health Organization", yang Telah diterima Baik dan Disetujui Oleh Sidang World Health assembly ke 29, di Jenewa, Pada Tanggal 17 Mei 1976, sebagaimana Terlampir Pada Keputusan

KEPPRES 1978

---

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978

Mengesahkan "international Convention On Civil Liability for Oil Pollution Demage", yang Telah Ditandatangani Oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Hasil sidang International Legal Conference On Marine Pollution damage,di Brussels, P

KEPPRES 1978

---

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978

Mengesahkan "international Convention On The Establishment of An International Fun For Compensation For Oil Pollution damage", Sebagai Hasil Sidang Inter-governmental Maritime consultative Organization, yang Telah Diadakan di Brussels, pada Tangga

KEPPRES 1978

---

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1978

Mengesahkan "agreement Establishing The International tea Promotion Association" yang Telah Ditandatangani Oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia di New York, Pada tanggal 7 Juli 1977, Sebagaimana Terlampir pada Keputusan Presiden Ini

KEPPRES 1978

---

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1978

Mengesahkan "agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Romania Regarding Cooperation In The Peaceful Uses atomic Energy", Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi pemerintah Repu

KEPPRES 1978

---

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1978

Mengesahkan "persetujuan Antara Pemerintah Republik indonesia, Pemerintah Republik India dan Pemerintah Kerajaan thailand Tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman" Yang telah Ditand

KEPPRES 1978

---

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1978

Mengesahkan "persetujuan Dagang Antara Pemerintah republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh" (trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People's Republic of Bangladesh), yang T