Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Jenis/Bentuk Peraturan	UNDANG-UNDANG
Pemrakarsa	PEMERINTAH PUSAT
Nomor	31
Tahun	1997
Tentang	PERADILAN MILITER
Tempat Penetapan	Jakarta
Ditetapkan Tanggal	15 Oktober 1997
Pejabat yang Menetapkan	SOEHARTO
Status	Berlaku
Dokumen Peraturan
Jumlah dilihat	8266
Jumlah diDownload	968

Tahun Pengundangan	1997
Nomor Pengundangan	84
Nomor Tambahan	3713
Tanggal Pengundangan	15 Oktober 1997
Pejabat Pengundangan

Hubungan Antar Peraturan

Mencabut :

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1958 Tentang Penetapan Hari Mulai Berlakunya Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1958 (lembaran-negara Tahun 1958 No.1) Tentang Pengubahan Undang-undang No.6 Tahun 1950 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kota Ketjil Djawa Timur/tengah/barat
Penetapan Presiden Nomor 23 Tahun 1965 Tentang Perubahan dan Tambahan Pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1965 (lembaran-negara Republik Indonesia Tahun 1965 No. 21)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 Tentang Menetapkan "uu Drt Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" Sebagai Uu Federal
Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Mahkamah Bersama Angkatan Bersenjata
Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara Bagi Tamtama, Bintara dan Perwira dari Angkatan Kepolisian Ri
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 Tentang Menetapkan "uu Drt Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan" Sebagai Undang-undang Federal
Penetapan Presiden Nomor 22 Tahun 1965 Tentang Perobahan Beberapa Pasal dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1950 (lembaran-negara Tahun 1950 No. 52)

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1958 Tentang Penetapan Hari Mulai Berlakunya Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1958 (lembaran-negara Tahun 1958 No.1) Tentang Pengubahan Undang-undang No.6 Tahun 1950 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kota Ketjil Djawa Timur/tengah/barat
Penetapan Presiden Nomor 23 Tahun 1965 Tentang Perubahan dan Tambahan Pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1965 (lembaran-negara Republik Indonesia Tahun 1965 No. 21)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 Tentang Menetapkan "uu Drt Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" Sebagai Uu Federal
Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Mahkamah Bersama Angkatan Bersenjata
Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara Bagi Tamtama, Bintara dan Perwira dari Angkatan Kepolisian Ri
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 Tentang Menetapkan "uu Drt Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan" Sebagai Undang-undang Federal
Penetapan Presiden Nomor 22 Tahun 1965 Tentang Perobahan Beberapa Pasal dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1950 (lembaran-negara Tahun 1950 No. 52)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Ri
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Ri