KEPPRES 1970

---

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1970

PENGESAHAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF CAMBODIA FOR AIR SERVICES BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERITORIES"

KEPPRES 1970

---

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1970

PENGESAHAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF INDIA FOR AIR SERVICES BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERITORIES"

KEPPRES 1970

---

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1970

PENGESAHAN "PERSETUJUAN MENGENAI KEBUDAYAAN DAN KERJASAMA TEHNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERANCIS"

KEPPRES 1970

---

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1970

PENGESAHAN "AMENDEMENT TO AGREEMENT FOR COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONNESIA AND THE GOVERNMENT OF UNITED STATES OF AMERICA CONCERNING CIVIL USES OF ATOMIC ENERGY

KEPPRES 1969

---

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1969

DEWAN PENELITIAN PENGUPAHAN NASIONAL

KEPPRES 1969

---

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1969

PENGESAHAAN "PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FEDERASI JERMAN TENTANG DORONGAN DAN PERLINDUNGAN TIMBAL BALIK BAGI PENANAMAN MODAL"

KEPPRES 1969

---

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1969

MENGESAHKAN "INSTRUMENT OF PARTICIPATION" YANG MENANDASKAN IKUT SERTANYA REPUBLIK INDONESIA DALAM FASILITAS HAK TARIK KHUSUS DANA MONETER INTERNASIONAL

KEPPRES 1969

---

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1969

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1969/1970

KEPPRES 1969

---

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1969

MENGESAHKAN DAN MENERIMA "CONSTUTION OF THE ASSSOCIATION OF NATURAL RUBBER PRODUCING COUNTRIES"

KEPPRES 1969

---

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1969

MENGESAHKAN INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT 1968

KEPPRES 1969

---

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1969

MENGESAHKAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ASIAN COCONUT COMUNITY

KEPPRES 1969

---

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1969

PENGESAHAN CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE UNITED NATIONS, 1946; CONVENTIION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES ON THE SPECIALIZED AGENCIES, 1974; AGREEMENT ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCIES, 19

KEPPRES 1969

---

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1969

MENGESAHKAN BASIC AGREEMENT ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION. TRADE AGREEMENT, AGREEMENT ON TECHNICAL AND SCIENTIFIC COOPERATION, AGREEMENT ON PROCESSING ARRANGEMENTS AND UTILIZATION OF EXCESS CAPACITY IN CERTAIN INDUSTRIES, AGREEMENT ON COCONUT AND

KEPPRES 1969

---

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1969

MENGESAHKAN PERSETUJUAN UMUM TENTANG KERJASAMA TEKNIK ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN BELGIA

KEPPRES 1969

---

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1969

MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA TENTANG PENETAPAN GARIS-GARIS LANDAS KONTINEN ANTARA KEDUA NEGARA

KEPPRES 1969

---

Keputusan Presiden Nomor 1A Tahun 1969

PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI KEPADA ORANG-ORANG YANG TERSANGKUT DI DALAM PERISTIWA AWOM DAN KAWAN-KAWAN, PERISTIWA MANDACAN DAN KAWAN-KAWAN DAN PERISTIWA WAGETE-ENARATOLI DI IRIAN BARAT

KEPPRES 1968

---

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1968

MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI JERMAN TENTANG PENYELESAIAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMBAYARAN DAN BUNGA OLEH INDONESIA KEPADA KREDITUR-KREDITUR REPUBLIK DEMOKRASI JERMAN"

KEPPRES 1968

---

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1968

MENGESAHKAN "PROTOKOL TENTANG PERSETUJUAN MENGENAI PERSOALAN-PERSOALAN KEUANGAN YANG BELUM TERSELESAIKAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT HONGARIA

KEPPRES 1968

---

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1968

MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS CEKOSLOWAKIA TENTANG PEMBAYARAN-PEMBAYARAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN INDONESIA BESERTA PROTOKOLNYA"

KEPPRES 1968

---

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1968

MENGESAHKAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH DENMARK MENGENAI DORONGAN DAN PERLINDUNGAN SETJARA TIMBAL-BALIK DARI PADA INVESTASI-INVESTASI BESERTA PROTOKOLNYA