Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999

Pencabutan Uu 5-1985 Tentang Referendum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Banjarbaru

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bengkayang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Ternate

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Waykana, Kabupaten Dati Ii Lampung Timur, dan Kotamadya Dati Ii Metro

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Luwu Utara

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Aceh Singkit

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Depok dan Kotamadya Dati Ii Cilegon

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Dumai

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999

Penyelenggaraan Ibadah Haji

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999

Jasa Konstruksi

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999

Pengesahan Ilo Convention Number 105 Concerning The Abolition of Forced Labour (konvensi Ilo Mengenai Penghapusan Kerja Paksa)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999

Pengesahan Ilo Convention Number 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment (konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Kerja)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999

Pengesahan Ilo Convention Number 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment Aand Occupation (konvensi Ilo Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999

Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar