Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2016

Penyelenggaraan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

Kewenangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016

Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016

Laporan Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016

Administrasi Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016

Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016

Pelimpahan Urusan Pemerintahan Lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2016

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016

Pelatihan Masyarakat

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016

Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2016

Bentuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal Bagi Badan Usaha dalam Pelaksanaan Transmigrasi

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2016

Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2016 Tahun 2016

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Bengkulu Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2016 Tahun 2016

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016

Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara