Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2000

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura I

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000

Penetapan Perpu 1-2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Uu

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2000

Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Ri

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000

Penetapan Perpu 2-2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Uu

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000

Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Ri

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000

Pembentukan Propinsi Gorontalo

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000

Perubahan Pp 81-1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000

Perubahan Pp 38-1992 Tentang Tenaga Kependidikan

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2000

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Danareksa

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2000

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Jasa Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000

Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Akan Bertolak ke Luar Negeri

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000

Perubahan Kedua Pp 42-1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2000

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelayaran Nasional Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2000

Penundaan Berlakunya Pp 39-1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000

Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000

Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000

Perubahan Kedua Pp 98-1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Ri Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2000

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2000

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000

Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama