Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993

Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil

Tidak Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1993

Pembentukan Pengadilan Negeri di Maliana

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1993

Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang, Ambon, dan Jayapura

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1993

Pembentukan Tim Perbatubaraan Nasional

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1993

Pembentukan Kelompok Kerja untuk Membantu Presiden dalam Melaksanakan Keputusan-keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok Ke-10

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1993

Penunjukan dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Surabaya Industrial Estate Rungkut (pt. Sier) Pada Kawasan Industri Pasuruan Industrial Estate Rembang untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (bonded Zone)

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993

Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993

Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1993

Penetapan Jalan Bebas Hambatan Dupak-tandes Sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tol

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1993

Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tol Pada Jalan Tol Ruas Balaraja Barat-ciujung

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1993

Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1993

Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1993

Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1993

Tempat Kediaman Jabatan Bagi Wakil Presiden

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1993

Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Para Hakim Agung Republik Indonesia untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1993

Penunjukan dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri Pt. Cibinong Center Industrial Estate untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (bonded Zone)

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1993

Tunjangan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeriksa Bea dan Cukai, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengamat Meteorologi dan Geofisika, Penyuluh Kehutanan, Juru Penerang, Pekerja Sosial, dan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993

Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1993

Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1993

Pembentukan Kejaksaan Negeri di Cibinong