Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2016

Rincian Tugas Museum Perumusan Naskah Proklamasi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2016

Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2016

Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum Tahun 2016

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2016

Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016

Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2016

Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2016

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Palembang

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 8 Tahun 2016

Pencabutan Keputusan Menteri Pariwisata dan Kesenian Nomor Kep-10/mnpk/2000 Tentang Usaha Jasa Manajemen Hotel Jaringan Internasional

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2016

Pencabutan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016

Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/kota

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016

Pencabutan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2016

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM60 Tahun 2016

Pengalihan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM41 Tahun 2016

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 28 Tahun 2013 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (civil Aviation Safety Regulation Part 121) Tentang Persyaratan-persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (certification and Operating Requirements:domestic, Flag and Supplemental Air Carriers)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM61 Tahun 2016

Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perhubungan