164 Peraturan ditemukan

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1990

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990

Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Ri

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1990

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bitung

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1990

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990

Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1990

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1990

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990

Jalan Tol

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1990

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990

Kepariwisataan

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1990

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990

Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Ri Jakarta

Administrasi Kepemerintahan 
  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1990

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990

Perubahan Pp 22-1986 Tentang Kawasan Berikat (bonded Zone)

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1990

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990

Usaha Perikanan

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1990

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990

Perusahaan Umum (perum) Listrik Negara

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1990

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1990

Perubahan Pp 33-1977 Tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat