Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1963

Pemerintahan di Wilayah Irian Barat Segera Setelah Diserahkan Kepada Republik Indonesia

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1963

Satuan Rupiah yang Khusus Berlaku untuk Daerah Propinsi Irian Barat

Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1963

Peraturan-peraturan Devisen Khusus untuk Daerah Propinsi Irian Barat

Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963

Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum

Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1963

Kegiatan Politik

Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1963

Pembinaan Pers

Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1963

Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (lock-out) Diperusahaan-perusahaan, Jawatan-jawatan dan Badan-badan yang Vital

Penetapan Presiden Nomor 8 Tahun 1963

Kegiatan Politik di Irian Barat

Penetapan Presiden Nomor 9 Tahun 1963

Satuan Uang Rupiah yang Khusus Berlaku untuk Daerah Tingkat Ii Kepulauan Riau

Penetapan Presiden Nomor 10 Tahun 1963

Pelabuhan Bebas dan Wilayah Perdagangan Bebas

Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963

Pemberantasan Kegiatan Subversi

Penetapan Presiden Nomor 13 Tahun 1963

Larangan Mendengar Siaran Radio dan Televisi "malaysia"

Penetapan Presiden Nomor 14 Tahun 1963

Kebijaksanaan Pembangunan Propinsi Irian Barat

Penetapan Presiden Nomor 15 Tahun 1963

Perubahan dan Tambahan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu-kota Jakarta Raya

Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun 1963

Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa

Penetapan Presiden Nomor 12 Tahun 1963

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Keputusan Presiden Nomor 236 Tahun 1963

Lembaga Penerbangan dan Angkasaluar Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1963

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 11 Tahun 1962 Tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Beberapa Jenis Barang (lembaran Negara Tahun 1962 No. 49), Menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1963

Pelunasan Cukai Tembakau Oleh Perusahaan-perusahaan Hasil Tembakau dan Pengeluaran Hasil-hasil Tembakau dari Perusahaan-perusahaan Itu Kedalam Peredaran Bebas (disempurnakan)

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1963

Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Gula Negara

Tidak Berlaku