Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2014

Pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Peraturan Badan SAR Nasional Nomor PK.05 Tahun 2014

Basarnas Special Group (bsg)

Peraturan Badan SAR Nasional Nomor PK.06 Tahun 2014

Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Badan Sar Nasional

Peraturan Badan SAR Nasional Nomor PK.07 Tahun 2014

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Sar Nasional

Peraturan Badan SAR Nasional Nomor PK.08 Tahun 2014

Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik (lpse) di Lingkungan Badan Sar Nasional

Peraturan Badan SAR Nasional Nomor PK.09 Tahun 2014

Pakta Integritas di Lingkungan Badan Sar Nasional

Peraturan Badan SAR Nasional Nomor PK.12 Tahun 2014

Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Sar Nasional

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2014

Pembangunan dan Pemberdayaan Perfilman Jawa Timur

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2014

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Nikaragua Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Nicaragua On Visa Exemption For Holders of Diplomatic Or Official/service Passports)

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Colombia On Visa Exemption For Holders of Diplomatic and Official Or Service Passports)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Aparatur Sipil Negara

Tidak Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2014

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Oriental Uruguay Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Oriental Republic of Uruguay On Visa Exemption For Holders of Diplomatic, Official, Or Service Passports)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014

Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (treaty Between The Republic of Indonesia and The Republic of Korea On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2014

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bolivarian Venezuela Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Dinas (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Bolivarian Republic of Venezuela On Visa Exemption For Holders of Diplomatic Or Service Passports)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Poland On Visa Exemption For Holders of Diplomatic and Service Passports)

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014

Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014

Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga