Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2021
Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
Kependudukan Jabatan Fungsional- Dokumen :
-
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
Kependudukan Infrastruktur Keuangan- Dokumen :
-
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2021
Kerja Sama Luar Negeri di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Hukum Internasional Kependudukan Kesejahteraan Rakyat- Dokumen :
-
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2020
Logo Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Petunjuk Pelaksanaan & Tata Kerja Kependudukan- Dokumen :
-
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat
Kependudukan Pemda- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Infrastruktur Kependudukan Pembangunan Pemda- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014
Grand Design Pembangunan Kependudukan
Kependudukan- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Administrasi Kepemerintahan Kependudukan- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012
Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Administrasi Kepemerintahan Kependudukan- Dokumen :
-
Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2012
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kependudukan- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat