Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1948

Mendirikan Sekolah Tinggi Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1948

Pengadilan Tentara. Susunan dan Kekuasaan. Peraturan Tentang Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 37 dari Hal Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/kejaksaan Tentara

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1948

Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 45 dari Hal Pemberian Pangkat Militer Kepada Hakim dan Lain-lain yang Bukan Opsir Tentara

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1948

Surat Tanda Penerimaan Uang. Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 19, dari Hal Surat Tanda Penerimaan Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1948

Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 54 dari Hal Pembatasan Harga

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947

Dewan Pertahanan Negara, Peraturan. Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara No.5, 7, 8, 9, 11 dan 16

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1947

Menetapkan Tarip Bea Keluar

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1947

Dewan Pertahanan Negara, Peraturan. Pengesyahan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 dan 26

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1947

Pembentukan Badan Industri Negara yang Berkewajiban Mengurus dan Mengatur Perindustrian

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1947

Pengesyahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1947

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947

Mengubah Bentuk Materai Tempel, Materai Dagang dan Materai Upah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1947

Naturalisasi Johann Jordan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1947

Mengadakan Mahkamah Tentara Luar Biasa di Purwakarta, Sukabumi, Sibolga dan Kotaraja

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1947

Naturalisasi Salim Basjir

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1947

Memberi Ketentuan Tentang Kewargaan Negara Seseorang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947

Perubahan Undang Undang No. 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1947

Menghapuskan Larangan Keluar Masuk Barang dari dan ke Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947

Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1947

Permohonan Grasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947

Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia