Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1951

Mengubah Peraturan Pemerintah Nr 10 Tahun 1951, Tentang Pemberian Tunjangan Luar Biasa Kepada Para Pegawai Bangsa Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1951

Peraturan Tata Tertib Panitya Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1951

Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1951

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951

Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Daripada Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan; Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Propinsi

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951

Lambang Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1951

Peraturan Pembagian Beras untuk Pegawai Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1951

Kedudukan Menurut Hukum Devisen dari Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Anggauta-anggautanya

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1951

Kedudukan Menurut Hukum Devisen dari Perwakilan-perwakilan Resmi Negara-negara Asing Direpublik Indonesia Beserta Anggauta-anggautanya

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1951

Peraturan Istimewa Sementara Bagi Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Keluar Jawa

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1951

Pembubaran "raad En Directorium Voor Het Meeten Kaarteerwezen" dan Pembentukan "dewan Pengukuran dan Penggambaran Peta" dan "direktorium untuk Pengukuran dan Penggambaran Peta"

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1951

Perubahan-perubahan Peraturan Pemerintah Nr 50 Tahun 1951 Mengenai Peraturan Sementara Tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1951

Menyatakan Berlakunya "epidemie Ordonnantie" (lembaran Negara 1911 No. 299) Terhadap Poliomyelitis Anterior Acuta (penyakit Lumpuh Kanak-kanak)

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1950

Penyerahan Penyelenggaraan Seluruh Tugas Pemerintah dari Negara Jawa Timur Kepada Komisaris Pemerintah

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1950

Penyerahan Penyelenggaraan Seluruh Tugas Pemerintah dari Negara Jawa Timur Kepada Komisaris Pemerintah

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950

Pungutan Tambahan Pajak Mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1950

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950

Penerimaan Anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1950

Peraturan Gaji Militer Tahun 1950, "peraturan Gaji Militer Tahun 1950" ("p.g.m. 1950")

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1950

Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibukota

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1950

Perguruan Tinggi

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1950

Mengadakan Tambahan Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang (keputusan Raja Tertanggal 13 September 1939 No. 32 Staatsblad Indonesia Tahun 1939 No. 582)