Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1951

Memperpanjang Waktu Berlakunya Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141)

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1951

Penetapan Berlakunya Undang-undang Darurat Nr. 19 Tahun 1950, Mengenai Pemberian Pensiun dan Onderstand Kepada Anggauta Angkatan Laut dan Angkatan Udara

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951

Perubahan Quotrechtenordonnantiequot Staatsblad 1882 No 240 Jo Staatsblad 1931 No 47

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1951

Pembubaran Perutusan Republik Indonesia ke Konperensi Kedua Uni Indonesia-nederland di Negara Belanda

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1951

Pembubaran Delegasi Indonesia dalam Perundingan Masalah Irian Barat dengan Pemerintah Kerajaan Belanda

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1951

Pemberian Gaji Kepada Ir. Putu Hena Sebagai Direktur Jenderal Pekerjaan Umum

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1951

Pengangkatan Abdul Hakim Sebagai Gubernur Sumatera Utara

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1951

Pengangkatan Mr. Sumarman Sebagai Sekretaris Jenderal Departemen dalam Negeri

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1951

Penempatan D.p. Tuyn Sebagai Kepala Kantor Akuntan Pajak di Negeri Belanda

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1951

Pengangkatan Mr. Surjotjokro dari Jaksa Tinggi Tingkat I Pengadilan Negeri Surabaya Menjadi Ketua Pengadilan Tinggi di Makasar

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1951

Persetujuan dan Turut Serta Republik Indonesia dalam Protokol Tertanggal 19 Nopember 1948

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1951

Pengangkatan Suroso Sebagai Gubernur Diperbantukan Pada Kementerian dalam Negeri

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1951

Pengangkatan Dr. F. Lumban Tobing Sebagai Gubernur Tapanuli/sumatera Timur dan Teungku M. Daoed Beureueh Sebagai Gubernur Aceh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1951

Pengangkatan Drs. Hermen Kartowisastro Sebagai Pegawai Tinggi Diperbantukan Kepada Menteri Perdagangan dan Perindustrian

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1951

Pembentukan Panitia Khusus

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1951

Perpanjangan Mandat Kepada Harsono Reksoatmodjo

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1951

Perpanjangan Waktu Turut Sertanya Natadiningrat Pada Konperensi General Agreement On Tariffs and Trade

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1951

Pengangkatan Mr. Besar Martokusumo Sebagai Sekretaris Jenderal Kehakiman

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1951

Penetapan Gaji Mr. Ali Budiardjo Sekretaris Jenderal Pertahanan

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1951

Perutusan Indonesia ke Permusyawaratan Iii dari Indo Pacipfic Fisheries Council (ipfc) di Madras (india)