Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956

Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-tangganya Sendiri

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1956

Penyelesaian Penampungan dan Pengambalian ke Masyarakat Para Corps Cadangan Nasional

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1956

Penghapusan Ordonansi Staatsblad 1946 No. 115 dan Pembebasan Bea Meterai, Pajak Pendapatan dan Pajak Perseroan untuk Hal-hal Tertentu Tentang Pembesaran Modal dari Perseroan dan Persekutuan

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1956

Perubahan Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1956

Penetapan �undang-undang Darurat No.15 Tahun 1955 Tenang Memberhentikan Berlakunya Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (lembaran-negara Tahun 1955 No. 51)� Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1956

Tambang Minyak Sumatera Utara

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1956

Pengubahan Redaksi Bagian I Bab A dan Bagian Ii Bab A dari Pos 173 dari Tarip Bea Masuk dan Kenaikan Jumlah Bea dalam Bagian Pos yang Tersebut Terakhir

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1956

Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-tanah Perkebunan Konsesi

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1956

Peraturan dan Tindakan Mengenai Tanah Perkebunan Konsesi

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1956

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1952

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1956

Pemberian Uang Duka Atau Penghibur Kepada Janda Atau Ahli Waris Anggota Angkatan Perang yang Tewas Karena Keganasan Gerombolan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1956

Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementerian Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1956

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1955

Penyaluran Kredit Guna Pembangunan Perindustrian dalam Sektor Partikelir

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1955

Bank Negara Indonesia

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1955

Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara dalam Arti "indische Bedrijvenwet" (staatsblad 1927 No. 419)

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1955

Larangan untuk Mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-alat Pembayaran yang Sah

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1955

Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1955

Pengubahan dan Tambahan Pasal 4 Undang-undang No. 18 Tahun 1953 (lembaran-negara No. 48 Tahun 1953 )

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955

Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi