Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1957

Menambah Undang-undang No. 21 Tahun 1952 (lembaran-negara No.78 Tahun 1952) Tentang Menetapkan Undang-undang Darurat Tentang Hak Pengangkatan dan Pengubahan Pegawai Negeri Republik Indonesia Serikat (undang-undang No.25 dan 34 Tahun 1950, Lembaran-negara

Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1957

Penetapan untuk Pembebasan Bank Indonesia dari Kewajiban yang Dimaksud dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 Selama 6 Bulan Setelah Berakhirnya Keputusan Dewan Moneter Tanggal 2 Pebruari 1957 No. 23 (tambahan Lembaran-negara No. 1158, Berita Negara Tanggal 22 Pebruari 1957 No. 16 Tahun 1957) yang Diadakan Berdasarkan Pasal 16 Ayat 3 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (undang-undang No. 11 Tahun 1953 Lembaran-negara No. 40 Tahun 1953)

Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1957

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante

Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1957

Pajak Bangsa Asing Tahun 1957

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1957

Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir, Gula, Saccharin dan Sebagainya, dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir

Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1957

Bank Tani dan Nelayan

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau

Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1957

Perubahan Undang-undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat

Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957

Perubahan Undang-undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat ke I Maluku

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957

Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat ke Ii dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat ke I Maluku

Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1957

Mengubah Undang-undang Darurat No. 15 Tahun 1957 (lembaran-negara 1957 No. 62) Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante

Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1957

Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat

Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957

Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (militer Sukarela)

Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957

Penagihan Pajak Negara dengan Surat-paksa

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1957

Penunjukan Basuki Djatiasmoro dari Direktur Ekonomi Antar Negara Berkembang Sebagai Anggota Delegasi Republik Indonesia ke Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa ke 9

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1957

Penugasan Kepada Panitia Negara untuk Meningkatakan Kesejahteraan Atau di Transmigrasikan Bagi Gerombolan yang Menyerah Kepada Negara

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1957

Pemberhentian Wakil Perdana Menteri 1 dan Beberapa Orang Menteri dari Masyumi Serta Mengangkat Beberapa Orang Menteri Ad Interim

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1957

Pembentukan Suatu Perutusan ke Sumatera Tengah

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1957

Pengiriman Misi Kesehatan ke New Zealand dalam Rangka Bantuan Colombo Plan