Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1959

Pembentukan Pengadilan Tinggi di Jawa Tengah di Semarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makassar

Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1959

Dewan Perwakilan Rakyat

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959

Dewan Pertimbangan Agung Sementara

Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1959

Menyesuaikan Undang-undang No. 80 Tahun 1958 Tentang Dewan Perancang Nasional

Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959

Wewenang Jaksa Agung/jaksa Tentara Agung dan Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak-pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang-pangan

Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959

Pemerintah Daerah

Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959

Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959

Kembali Kepada Undang-undang Dasar 1945

Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 1959

Penetapan Sementara Peraturan Preseance

Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 1959

Pemberian Amnesti dan Abolisi

Keputusan Presiden Nomor 303 Tahun 1959

Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Orang-orang yang Tersangkut dengan Pemberontakan D.i./t.i.i. Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, yang Telah Melaporkan dan Menyediakan Diri Kepada Negara Dihadapan Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan Sebelum Ditetap

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1959

Pembentukan Komando untuk Gerakan Serentak Penambah Produksi Bahan Makanan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1959

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1959

Pembentukan Bank Umum Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1959

Pelaksanaan Undang-undang Dewan Perancang Nasional

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1959

Pembentukan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959

Penetapan Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1950 Tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat (lembaran-negara Tahun 1950 No. 28) Sebagaimana Kemudian Telah Diubah/ditambah, Pun Undang-undang Darurat No.28

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959

Penurunan Nilai Uang Kertas Rp. 500,- dan Rp. 1000,-

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959

Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (undang-undang No. 86 Tahun 1958)